LPM UIN Jakarta Sosialisasikan Pedoman BKD Baru

Bagi yang belum tau apa itu LPM UIN Jakarta, nah pada tulisan ini sebelum membahas ke judulnya saya bakal sedikit jelasin.

Lembaga Penjamin Mutu UIN Jakarta adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu pendiidkan tinggi. LPM UIN Jakarta ini mempunyati tugas yaitu untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. 

Sebelum mengetahui isi dari judul diatas, saya akan menjelaskan BKD itu apa? Nah pada tulisan ini saya akan sedikit menjelaskan kepanjangan dan pengertian dari BKD itu sendiri.

Pedoman Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
Sejalan dengan adanya rencana untuk melakukan integrasi antara BKD dan SKPR, LPM UIN Jakarta bekerja sama dengan SPI, Pustipanda, Keuangan, Kepegawaian dan Senat UIN Jakarta telah menyusunan Pedoman BKD baru 2018.

Dalam pedoman BKD baru tersebut kemudian diberi nama Pedoman BKD Pokok dan Tambahan. Proses penyusunan pedoman baru tersebut dilakukan dengan waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 6 bulan. 

BKD tersebut juga telah melewati 5 kali rapat di Senat Universitas. pada perwakilan Senat Universitas juga menyampaikan poin-poin penting dari pedoman BKD baru tersebut. Sementara Ketua SPI, Dr. Ahmad Tjahya telah menjelaskan aspek kebijakan dan konsekuensi keuangan dari pedoman tersebut, Nashrul Hakim, Ph.D menunjukan aplikasi terbaru sebagi gabungan dari sistem BKD dan SKPR, dan terakhir Biro PK yaitu Drs. Subarja, M.Pd telah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pembayaran BKD dan SKPR sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari penjelasan seluruh narasumber tentang Pedoman BKD Pokok dan Tambahan tersebut, dapat diambil garis besar sebagai berikut:

1. Adanya integrasi sistem antara BKD dan SKPR

2. Adanya Perubahan nama dari Pedoman BKD menjadi Pedoman BKD Pokok dan Tambahan

3. Adanya Titik awal penghitungan SKPR dimulai dari 16,1 – 24 SKS

4. Dalam penghitungan 16,1 – 20 mengikuti peraturan yang lama (3 SKS Dikjar dan 1 Penunjang)

5. Dalam penghitungan 20, 1 – 24 mengikuti aturan baru ( 2 SKS penelitian, 1,5 SK Dikjar, dan 0,5 Penunjang)

6. Dengan kehadiran Finger Print akan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku

7. Dosen Wajib membuat rencana kinerja

Sumber:http://lpm.uinjkt.ac.id/lpm-uin-jakarta-sosialisasikan-pedoman-bkd-baru/